Sabtu, 17 Agustus 2019 21:35:05 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520076
Hits hari ini : 1387
Total hits : 4875803
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Pemerintah dan BI Tidak Transparan Dalam Bailout Century






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 05 September 2009 00:00:00
Pemerintah dan BI Tidak Transparan Dalam Bailout Century
akarta - DPR sesalkan sikap Depkeu dan BI yang tidak tranparan

dalam kasus bailout Bank Century. Meskipun dalam UU JPSK tidak diatur bahwa LPS harus melaporkan apa yang sudah dilakukannya

kepada DPR, namun dalam kesepahaman antara DPR dan pemerintah, koordinasi untuk penanganan tetap perlu

dilakukan.



“Kita sesalkan betul kenapa LPS dan Depkeu tidak transparan,” ungkap anggota Komisi XI DPR, Andi Rahmat

di dalam diskusi bertemakan 'Di balik Kucuran Dana Bank Century' di rumah makan di kawasan Jalan Pakubuwono, Jakarta, Sabtu

(5/9/2009).



Andi menyatakan, dari dana bailout yang sudah dikucurkan pemerintah ke Bank Century sebesar Rp 6,7

triliun, DPR hanya menyetujui Rp 1,3 triliun.



“DPR cuma sepakati Rp 1,3 triliun, setelah bulan Januari tidak ada

komunikasi dan tidak ada laporan apa-apa mengenai masalah ini, sampai rumor berkembang dan masuk ke DPR masih tidak ada juga

ada pembicaraan detil,” ungkapnya.



Untuk itu, Andi menegaskan pihaknya meminta BPK untuk melakukan audit

investigatif karena banyak sekali hal yang ingin DPR ketahui terkait pengucuran dana ke Bank milik Robert Tantular

tersebut.



“Kami ingin ketahui bagaimana proses bailot tersebut sepanjang Januari-Juni. Jadi kami meminta BPK

melakukan audit investigatif,” jelasnya.



Andi menambahkan dengan adanya audit investigasi ini maka, dokumen yang

menjadi rahasia perbankan, nantinya akan menjadi dokumen publik sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan skandal Bank

Century akan terkuak.



“Yang paling penting BPK harus objektif dan independent. Yang salah itu yang kita cari,”

tuturnya.



Terkait rencana DPR untuk membentuk Pansus Bank Century, Andi enggan mengomentarinya. “Sebetulnya itu baru

wacana yang berkembang di anggota, bukan DPR. Saya tidak bisa jawab karena baru pendapat satu dua orang,”

tandasnya.(MW)



sumber:

http://www.detikfinance.com/read/2009/09/05/160102/1197406/5/pemerintah-dan-bi-tidak-tra

nsparan-dalam-bailout-century

dilihat : 442 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution