Selasa, 19 November 2019 14:41:58 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520219
Hits hari ini : 2092
Total hits : 5092985
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Krisis Parah dalam Pendidikan Indonesia






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 22 Agustus 2009 00:00:00
Krisis Parah dalam Pendidikan Indonesia
KOMPAS.com -

Pada umumnya masyarakat Indonesia dapat merasakan dan menyadari dengan jelas krisis ekonomi dan krisis finansial seperti yang

terjadi pada tahun 1998 dan 2008. Namun mereka kurang menyadari krisis yang berdampak lebih besar, yaitu krisis pendidikan

Indonesia.



Krisis Pendidikan semakin parah justru setelah Indonesia berdemokrasi dan bebas memilih apa yang terbaik

untuk rakyat dan lepas dari belenggu kediktatoran.



Tak seperti krisis ekonomi, krisis pendidikan ini berimplikasi

pelan tapi pasti dan kuat pada struktur sosial di masa depan.



Biang utama dari krisis pendidikan adalah sistem

pendidikan yang mengadopsi sistem pasar dan konsep efisiensi privat atau perusahaan swasta yang dibawa pada ranah pendidikan

yang bersifat publik.



Sistem ini sebenarnya telah melecehkan konstitusi yang menempatkan negara yang berkewajiban

mencerdaskan kehidupan bangsa.



Penghayatan terhadap totalitas konstitusi sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri

bangsa, konstruksi sosial masyarakat yang sudah terkapitalisasi, dan ketidakcukupan pemaknaan yang lebih tegas, banyak

melahirkan peraturan dan perundangan yang membawa ideologi yang sama sekali tidak dikehendaki oleh pendiri bangsa

ini.



Bahkan ketika konstitusi mengamanatkan dengan jelas alokasi anggaran untuk pendidikan, masih banyak dimaklumi

pemunduran penerapannya. Bahkan ketika kesempatan itu ada, maka implementasi alokasi anggaran masih serabutan dan tidak jelas

arahnya.



Ideologi dasar sistem pendidikan Indonesia saat ini tak lain adalah ideologi neoliberal murni, meski masih

dibatasi oleh kondisi sosial. Artinya kerangka dasar sistem pendidikan Indonesia adalah ideologi neoliberal dengan

penyesuaian-penyesuaian kecil yang terlihat peduli pada hak-hak dan beban sosial masyarakat.



Jadi perhatian pada hak

rakyat atas pendidikan hanya ditempatkan sebagai kendala, yang dipenuhi agar sistem utama dapat berjalan.



Dalam

sistem seperti ini pendidikan ditempatkan sebagai komoditas, peranan pemerintah dimimalisasi dengan berfokus pada kontrol

kurikulum dan standar, melakukan desentralisasi kepada pemerintah daerah atau dengan kata lain negara melempar kewajibannya

pada entitas politik lokal.



Guru, dosen, dan profesi pendidik dininabobokkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa atau

dengan kata lain ditempatkan dalam status ekonomi dan kondisi kerja yang rendah.



Upaya meningkatkan kesejahteraan,

seperti kenaikan gaji yang tidak signifikan atau sistem sertifikasi yang tidak masuk akal, memperkuat asumsi

itu.



Indikasi ini dapat dilihat pada semua level pendidikan dari tingkat dasar, sampai pendidikan tinggi. Pada

sekolah dasar dan menengah, kesenjangan pada sekolah-sekolah negeri sendiri sangatlah tinggi. Ada sekolah yang kaya dan ada

sekolah yang miskin.



Status sekolah menjadi tergantung kondisi sosial ekonomi muridnya. Ada sekolah roboh, ada

sekolah yang megah, padahal semua sekolah pemerintah.



Bahkan di dalam sekolah pun dibedakan, ada yang masuk rintisan

sekolah bertaraf internasional dan ada sekolah biasa saja. Yang satu ber-AC dan berbahasa inggris, yang satu berkeringat dan

berbahasa Indonesia.



Mengapa ada rintisan sekolah bertaraf internasional? Ini adalah wujud dari ketidakpercayaan

diri pada sekolah nasional atau inferioritas sebagai bangsa.



Kalaupun sekolah bertaraf internasional ini memang

dianggap memiliki kualitas yang lebih baik kenapa tidak dijadikan standar nasional untuk semua, kenapa hanya diperuntukkan

hanya untuk kelompok tertentu.



Diskriminasi terjadi tidak hanya ketika akan masuk sekolah yang tersaring dengan

tarif yang mahal, akan tetapi dalamn proses di dalamnyapun terjadi diskriminasi lanjutan. Pada tingkat pendidikan tinggi,

universitas besar dijadikan BHMN (Badan Hukum Milik Negara), sekarang sedang menuju BHP (Badan Hukum

Pendidikan).



Sekolah dan perguruan tinggi didesain agar berpikir dan bergerak secara swasta, dengan sebuah asumsi

dasar swasta selalu lebih baik dari publik atau pemerintah.



Universitas didorong menjadi entrepreneurial university

sehingga PT (Perguruan Tinggi) berperilaku seperti PT (Perseroan Terbatas).



Logika pasar benar-benar merebah. Uang

masuk mahal, SPP mahal, bahkan sampai para dosennya sendiri tidak akan mampu menyekolahkan anaknya di universitas tempat

mengajar.



Perguruan tinggi pun sekarang mengejar kelasnya menjadi berkelas dunia (world class university). Daripada

berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa sendiri, perguruan tinggi mengikuti arus global dengan mengacu pada

standar-standar internasional yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan bangsa

sendiri.(MW)



sumber:

http://edukasi.kompas.com/read/xml/2009/08/21/20374646/krisis.parah.dalam.pendidikan.indon

esia



dilihat : 448 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution