Selasa, 19 November 2019 06:58:57 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520219
Hits hari ini : 801
Total hits : 5091694
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Suap Jaksa Kasus BLBI, Bagaikan Vampire Demokrasi






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 05 Maret 2008 00:00:00
Suap Jaksa Kasus BLBI, Bagaikan Vampire Demokrasi
"Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan

rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup." [Bijak Bestari Purbakala Timur Tengah dalam Proverbs

XV:27]



KPK menangkap tangan koordinator jaksa penyelidik kasus BLBI berinisial UTG saat menerima suap senilai USD

660 ribu dari seorang pria berinisial AS. Dugaannya adalah suap tersebut terkait dengan penghentian kasus BLBI Sjamsul Nursalim

(JP, 03/03).



Jaksa Agung Hendarman Supandji pernah mengingatkan bahwa kasus BLBI memang mirip hutan belantara yang

penuh memedi atau hantu (JP, 03/03). Ternyata, peringatan Jakgung diabaikan dan jaksa UTG tertangkap hantu di hutan

belantara.



Kasus suap terhadap jaksa penyelidik kasus BLBI merupakan preseden buruk law enforcement dalam proses

demokratisasi. Jika Hendarman menggunakan metafora memedi, maka penulis memakai metafora vampire, ikon dalam imajinasi

film-film horor, hantu pengisap darah.



Seperti yang pernah saya ungkapkan dalam refleksi hasil seleksi KPK,

korupsi memang buruk, tetapi jauh lebih buruk adalah korupsi dalam penanganan kasus korupsi (Cermin Kegagalan Pemberantasan

Korupsi, JP, 08/12/2007).



Suap dalam penanganan kasus korupsi bagai vampire yang berpotensi menyebabkan demokrasi

menjadi sekarat.





Anatomi Suap



Menganalisis kasus suap ini, penulis memakai pendekatan Susan

Rose-Ackerman (2000). Disebut sebagai suap karena suatu pembayaran mencakup dua dimensi, yakni memberikan quid pro quo (manfaat

timbal balik) dan kedudukan sang penerima suap yang tidak tepat.

Dimensi pertama, quid pro quo yakni pihak pemberi

menerima penghentian penyelidikan perkara, sedangkan pihak penerima meraup profit finansial dalam jumlah tidak sedikit.

Sedangkan dimensi kedua, pihak penerima tidak berada dalam kedudukan menerima uang.



Pembayaran denda atau

kewajiban, berapa pun nilainya, adalah hak negara, bukan hak penyelenggara negara. Penyelenggara negara menerima insentif,

bukan denda atau kewajiban. Karena itu, pembayaran kewajiban Rp 3,4 triliun oleh pihak Sjamsul Nursalim bukanlah suap karena

diterima oleh pihak yang berhak, dalam hal ini negara.



Dalam analisis Rose-Ackerman, suap tidak memiliki kekuatan

penaatan kontrak yuridis formal karena merupakan penyelesaian persoalan di luar meja hijau. Justru karena merupakan

penyelesaian alternatif nonyuridis dan biasanya murah, sehingga merupakan suatu pelanggaran hukum positif.





Penaatan kontrak antara pemberi dan penerima suap didasarkan atas empat elemen, yakni kepercayaan, reputasi,

penyanderaan, dan kewajiban timbal balik. Kepercayaan adalah awal suap.



Adagium satire Amerika Latin berbunyi "A

los amigos todo, a los enimigos nada, al extrano la ley" (Untuk sahabatku: segala-galanya, untuk musuhku: tak sedikit pun,

untuk orang asing: undang-undang) .



Tidak heran, kepercayaan, suatu nilai etis positif, justru berubah menjadi

pintu masuk pada endemik kleptokrasi karena relasi resiprokal patronase (patron-client) dengan hasil win-win solution.





Kelemahannya adalah merugikan pihak ketiga, dalam hal ini hukum dan masyarakat.



Selain itu, relasi

resiprokal patronase dalam kasus suap biasanya didasarkan pada reputasi kotor pejabat publik atau penerima suap. Pemberi suap

tahu bahwa penerima adalah orang yang bisa cincai-cincai. Yang aneh, jaksa UTG disebut-sebut sebagai salah seorang jaksa

terbaik tanah air yang menjadi bagian dari 35 jaksa terbaik daerah yang ditugaskan menyelidiki kasus BLBI.



Hal itu

sebenarnya membuktikan bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan rentan penyimpangan. Tidak ada satu manusia pun yang imun

dari kejahatan.



Elemen lain penunjang praktik suap dan penaatan kontraknya adalah sandera reputasi. Jaksa

penyelidik memegang rahasia koruptor sebagai kartu truf sehingga koruptor tidak bisa berkutik. Apalagi, nilai suap biasanya

lebih kecil daripada nilai kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada negara.



Kasus suap atau setidaknya

gratifikasi ex-post (setelah transaksi) dapat berubah menjadi modal ex-ante (sebelum transaksi) berikutnya. Hal ini akan

membentuk satu elemen lagi, yakni kewajiban timbal balik. Hal itulah yang menyuburkan praktik korupsi jika hukum tidak

ditegakkan.





Ketidakadilan dan Kemiskinan



Anatomi dan kultur suap yang terus bertumbuh, bahkan

koeksis dengan proses demokratisasi, sejatinya merugikan. Hal ini disebabkan, di mana pun praktik KKN berlangsung, sulit

mencapai keadilan dalam kriteria substantif sekalipun dapat saja memenuhi keadilan prosedural-administ ratif.





Apalagi jika praktik korupsi dalam pemberantasan korupsi. Korupsi dipakai sebagai pupuk untuk menyuburkan korupsi.

Hasilnya, korupsi akan beranak-pinak serta menghancurkan hukum dan demokrasi. Pada gilirannya, angin kemiskinan menyapu negeri

bencana ini.

oleh: Ev. Antonius Steven Un, S.Kom., M.Div.



Ev. Antonius Steven Un, S.Kom., M.Div. adalah

peneliti filsafat, etika dan demokrasi pada Reformed Center for Religion and Society Jakarta, tinggal di Malang sebagai gembala

sidang Gereja Reformed Injili Indonesia (GRII). Beliau meraih gelar Master of Divinity (M.Div.) dari Institut Reformed,

Jakarta.



Pengirim : Denny Teguh Sutandio

dilihat : 446 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution