Selasa, 19 November 2019 07:55:32 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520219
Hits hari ini : 954
Total hits : 5091847
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Monoloyalitas PNS : ''Kenangan Terindah''Golkar






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 18 Januari 2007 00:00:00
Monoloyalitas PNS : ''Kenangan Terindah''Golkar
Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono harus bertindak tegas terhadap langkah Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang merekrut sejumlah pegawai negeri

sipil (PNS) dan pejabat publik menjadi anggota Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Golkar. Langkah Jusuf Kalla

yang juga Wakil Presiden tersebut melanggar Undang-Undang (UU) No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Di samping

itu, ini juga merupakan langkah mundur reformasi birokrasi dan upaya membangun netralitas PNS yang bebas dari kepentingan

politik pihak tertentu. Demikian petikan berita pada harian ini edisi 11 Januari lalu. “Itu langkah mundur, bahaya buat rakyat,

karena birokrasi akan terkotak-kotak.” Begitulah kira-kira kesimpulan dari para ahli maupun politisi yang diwawancarai Sinar

Harapan.



PNS masuk parpol, baik di balitbangnya maupun di struktur lainnya, tetap saja itu berarti PNS tidak netral

politik. Jadi, apa pun dalihnya, itu jelas melanggar salah satu agenda Reformasi 1998: menjadikan PNS netral politik. Selain UU

No. 43 Tahun 1999 juga ada Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Pasal 3 yang mengharuskan setiap PNS netral

politik. Produk Munas V Korpri tahun 1999 itu kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000.





Ketentuan tentang netralitas PNS bahkan telah ditetapkan sebelumnya lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun

1999, juncto PP Nomor 12 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi pengurus atau anggota parpol. Dalam Pasal 7 Ayat (2) PP No 5/1999,

misalnya, disebutkan, seorang PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus parpol, selambatnya tiga bulan setelah berlakunya PP,

harus mengajukan permohonan lewat atasan langsung. Jika diizinkan, yang bersangkutan harus melepas statusnya sebagai

PNS.



Di legislatif, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga melarang para

wakil rakyat rangkap jabatan sebagai PNS.



Tapi, mengapa masih saja wacana tentang PNS berparpol itu digulirkan oleh

Partai Golkar terus-menerus? Pada November 2005, misalnya, Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Partai Golkar pernah mengangkat isu

tentang kemungkinan PNS masuk parpol. Jadi, kalau sekarang Kalla mengatakan “hal itu tidak salah”, sebenarnya tidak

mengherankan benar. Ia memang Wakil Presiden, yang seharusnya neteral politik dan paham betul mengapa PNS dilarang berpolitik.

Tapi, jangan lupa, ia juga politikus Partai Golkar, yang tentu ingin membuat salah satu kekuatan politik pendukung Presiden

Soeharto di era Orde Baru (Orba) itu kembali menjadi yang terbesar saat ini.



Sebelum Kalla pun, ketika jabatan

Ketua Umum Partai Golkar masih dipegang oleh Akbar Tanjung, isu agar PNS boleh masuk partai politik sudah pernah digulirkan

dengan gigihnya. Jadi, sebenarnya tidaklah mengherankan jika sekarang isu yang sama muncul kembali. Coba lagi, coba lagi, siapa

tahu berhasil dan Partai Golkar bisa kembali menjadi the “true” ruling party seperti dulu. Bukankah cara berpikir seperti itu

niscaya dimiliki oleh para petinggi Partai Golkar? Persoalannya, ini salah atau tidak, dan kalau salah, adakah pihak

berotoritas yang menyikapinya secara tegas dan bahkan memberikan sanksi? Kalau tidak, maka inilah yang sedang terjadi. Bahwa

Partai Golkar masih teringat akan “kenangan terindah” di masa lalunya yang pernah diuntungkan oleh loyalitas PNS terhadap

Golkar setiap kali pemilu diselenggarakan. Sejak awal pemerintahan Orde Baru, PNS telah dijadikan salah satu pilar politik

untuk mendukung kekuatan Golkar (sehingga selalu menang dalam pemilu). Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 1969,

PNS dilarang menjadi anggota parpol, tapi justru diharuskan mendukung Golkar karena Golkar bukan parpol.



Dukungan

PNS terhadap Golkar kemudian semakin dikukuhkan dengan didirikannya Korpri (Korps Pegawai Negeri RI, organisasi tunggalnya

seluruh PNS) tahun 1971. Untuk memperkuat barisan Korpri, pada 1974 didirikanlah Dharma Wanita sebagai organisasi-organisa si

para istri PNS di lingkungan departemen dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Pada 1977, monoloyalitas Korpri (yang dewan

pembinanya diketuai oleh Menteri Dalam Negeri) terhadap Golkar pun semakin dipertegas oleh “imbauan politik” Mendagri yang

sekaligus Ketua Dewan Pembina Korpri dalam salah satu pidatonya menjelang pemilu saat itu.



Pasca-Soeharto lengser,

monoloyalitas Korpri terhadap salah satu parpol pun langsung dipandang usang. Mereka yang bekerja sebagai PNS harus betul-betul

netral politik; yang artinya, setiap PNS tidak boleh menjadi anggota suatu parpol. Itulah sebabnya, kecuali Partai Golkar,

tidak ada parpol lain yang mendukung isu PNS boleh berparpol.



Mengapa PNS harus netral politik? Pertama, karena PNS

sejatinya adalah profesi netral politik yang berperan sebagai pelayan publik melalui sebuah wadah yang disebut birokrasi. Agar

dapat memerankan dirinya sebagai pelayan publik yang baik, maka setiap PNS dituntut memiliki sikap dan perspektif yang

impersonal sehingga harus membuang jauh-jauh subyek­tifitasn ya terkait dengan persoalan-persoalan politik.



Kedua,

dalam konteks Indonesia, birokrasi pernah menjadi tidak netral politik selama kurun waktu yang cukup panjang (dari era Soekarno

sampai era Soeharto). Selama dua era kepresidenan itu, birokrasi diperalat untuk mendukung pelbagai kepentingan politik yang

diemban partai politik yang berkuasa. Akibatnya sungguh buruk. Di era Soekarno, terjadilah segregasi birokrasi dalam bentuk

“pengkaplingan” departemen-departem en tertentu. Selama periode 1950-1959, Kementerian Dalam Negeri dan Kementer­ ian Pertanian

didominasi oleh PNI (Partai Nasional Indone­sia) ; Kementerian Agama didominasi secara bergantian oleh Masyumi (Majelis Syuro

Muslimin Indonesia) dan NU (Nahdlatul Ulama); Kementerian Luar Negeri didominasi secara bergantian oleh PSI (Partai Sosialis

Indonesia) dan PNI. Berikutnya, periode 1959-1965, setiap PNS diharuskan menjadi anggota dari salah satu partai politik yang

termasuk dalam kategori Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Politisasi birokrasi seperti ini menyebabkan rekrutmen

pegawai juga dipengaruhi oleh loyalitas para calon terhadap partai politik tertentu. Akibatnya, profesionalisme kinerja

birokrasi kurang baik, karena ia sendiri sudah menjadi institusi politik.



Di era Soeharto, keanggotaan PNS diorgani­

sasikan oleh sebuah wadah raksasa bernama Korpri. Karena Korpri berafiliasi ke Golkar, maka setiap PNS diwajibkan menjadi

anggota Golkar. Akibatnya, prinsip monoloyalitas PNS yang berarti “hanya mengabdi bagi kepentingan negara dan bangsa” berubah

menjadi “hanya setia kepada Golkar” sebagai the ruling party. Tak heran jika selama Soeharto berkuasa, Golkar mampu memenangkan

6 kali pemilu dengan suara telak (di atas 50%). Sebab, selain PNS, keanggotaan birokrasi juga diisi oleh sejumlah pejabat ABRI

(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang dikaryakan. William Liddle (1992), seorang Indonesianis, melihat hal itu sebagai

upaya pemerintah memobilisasi masyarakat melalui birokrasi, baik di tingkat pusat maupun lokal, yang karena itu harus didukung

oleh para pejabat militer. Tak heran, jika dalam pemilu, birokrasi dilibatkan sebagai panitia, baik penyelenggara maupun

pengawasnya.



Di satu sisi, dominasi politik dalam birokrasi membuat loyalitas PNS terhadap profesi bergeser menjadi

loyalitas terhadap atasannya, yang puncaknya adalah menteri. Karena menteri adalah anggota kabinet, yang ditunjuk oleh presiden

yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar, maka dengan sendirinya setiap PNS berorientasi politik pada Golkar. Fakta-fakta inilah

yang, di sisi lain, membuat PNS akhirnya juga mengalami apa yang disebut “pembusukan politik”. Contohnya, PNS bisa

mengintimidasi masyarakat agar memilih Golkar sewaktu pemilu, dengan risiko tidak dilayani kalau tidak taat. Contoh lain, suatu

desa bisa saja dipersulit untuk mendapatkan pelayanan listrik, telekomunikasi, program-program pembangunan, dan lain

sebagainya, hanya gara-gara Golkar tidak menang di desa itu sewaktu pemilu.



Itu yang bersifat keluar (terhadap

publik). Sedangkan di dalam (di antara sesama PNS), berkembanglah nilai-nilai anti-demokrasi yang menafikan kebebasan,

kesetaraan, dan otonomi individu. Setiap PNS harus menyamakan diri dengan atasannya. Dari aras terbawah sampai teratas,

semuanya serbaseragam. Maka, berkembanglah pula apa yang disebut “bapakisme” maupun “yesmanisme”. Petunjuk atasan, itulah yang

benar dan harus ditaati. Akibatnya, inisiatif dan kreativitas pun tak bertumbuh subur di dalam diri PNS pada umumnya.





Indonesia sudah pernah mengalami masa silam yang kelam seperti itu. Sekarang, haruskah kita kembali ke belakang,

dengan memberlakukan kembali ketidaknetralan politik PNS itu? Partai Golkar sendiri, mengapa seakan lupa akan komitmennya untuk

“disconnec­ ting” dengan masa silam yang kelam itu? Mengapa harus kembali mengulangi cara-cara busuknya dalam berpolitik?

Entahlah, tapi mungkin Niccolo Machiavelli (1469-1527) benar, bahwa moralitas itu tidak relevan dengan politik.



*

Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol. (Artikel ini telah dimuat pada Sinar Harapan 17 Januari 2007)

dilihat : 444 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution