Selasa, 19 November 2019 14:29:26 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520219
Hits hari ini : 2051
Total hits : 5092944
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Iman untuk Toleransi






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 15 November 2006 00:00:00
Iman untuk Toleransi
IslamLib.com, Senin, 5 Juni 2006



Iman untuk

Toleransi



Oleh: Sukidi





Benarkah tugas pemerintah untuk menghakimi penganut aliran agama tertentu

“sesat dan menyesatkan”? Jawabannya, tentu, tidak benar! Dalam bingkai negara bangsa modern, pemerintah tidak dibenarkan

sedikit pun menyesatkan iman dan keyakinan yang dipeluk warganya. Sebab, iman dan keyakinan yang benar bukanlah pemberian

pemerintah; bukan pula anugerah ulama; melainkan, menurut filsuf John Locke, ditentukan oleh dorongan dan kesadaran hati nurani

individu (the individual conscience).



Situasi intoleransi keagamaan di negeri kita akhir-akhir ini, mengingatkan

saya pada filsuf John Locke (1632-1704). Di masanya, Locke benar-benar dicekam suasana intoleransi keagamaan dan tahun-tahun

penuh konflik berdarah di Inggris. Dari kota pengungsian Amsterdam di Belanda abad ke-17, Locke menulis surat terbuka berbahasa

Latin, Epistola de Tolerantia, yang diterjemahkan Popple ke bahasa Inggris menjadi A Letter Concerning Toleration (1689). Surat

yang sangat terkenal itu menyerukan pentingnya toleransi dalam kerangka kebebasan agama dan sipil. Dua kebebasan itu tidak

dapat dinikmati, terutama oleh para dissenters—sebutan untuk mereka yang berbeda pendapat dan menolak pemaksaan doktrin gereja

Anglikan oleh pemerintah.



Alih-alih menikmati kebebasan agama dan sipil, para dissenters justru menjadi korban

penyiksaan politik dan keagamaan yang brutal. Karena itulah, A Letter Concerning Toleration sengaja ditulis sebagai dukungan

penuh Locke pada para dissenters untuk meraih kebebasan agama dan politik, juga mendukung resistensi mereka terhadap setiap

usaha pemaksaan doktrin gereja Anglikan yang disokong pemerintah sipil. Bagi Locke, setiap usaha pemaksaan iman dan keyakinan

agama oleh kekuatan eksternal, baik lewat pemerintah sipil maupun institusi keagamaan (gereja), mengandung kekeliruan pada

dirinya sendiri, dan karena itu, tak bisa dibenarkan sama sekali. Sebab menurutnya, iman dan keyakinan yang benar bukanlah

ditentukan oleh kekuatan eksternal; melainkan oleh kekuatan internal, yang disebutnya the individual conscience atau kesadaran

pribadi (Locke 1983:27).



Dalam kerangka itulah, raison de etre seruan toleransi Locke sebenarnya didasarkan pada

pembedaan antara apa yang disebut sebagai “the interior realm of faith” dan “the exterior realm of power.” Kekuasaan mestinya

berada dalam domain eksterior, bukan interior, dimana iman dan keyakinan agama bersemayam dan menjadi hakim tertinggi.

Kekuasaan tidak boleh campur tangan terhadap “the interior realm of faith;” dan karena itu, mutlak perlu dipisahkan secara

tegas dari kekuasaan pemerintah (the commenwealth, civil government) dan agama (religion, church). Kata Locke, “the church

itself is absolutely separate and distinct from the commenwealth” (1983).



Untuk itu, bisnis pemerintah sipil

haruslah dibedakan dari domain agama, dan tugas utamanya bukanlah mendorong “kesalehan” (piety), melainkan memproteksi dan

memajukan apa yang disebutnya sebagai “the civil interests of men” seperti hak hidup (life), kebebasan (liberty), kesehatan

(health). Gereja juga ditafsirkan Locke sebagai asosiasi masyarakat yang sukarela dan bebas, dan manusia dinilai sebagai

individu yang setara, bebas, rasional, dan berbudi pekerti tinggi (Locke 1983: 26-28). Toleransi liberal Locke inilah yang

memosisikan dirinya sebagai kontributor terdepan teori demokrasi liberal klasik di Barat.



Meskipun gagasan

toleransi Locke masih serba terbatas karena sikap intolerannya terhadap Katolik, Islam, dan Atheis, namun resonansi

pikiran-pikiranya luar biasa berpengaruh. Ide cemerlangnya tentang “Life, Liberty, Health, and Indolence of Body” justru

memberi inspirasi kepada presiden ketiga Amerika, Thomas Jefferson (1743-1826), dalam mendeklarasikan kemerdekaan Amerika

dengan tiga kata kunci: “life, liberty, and the pursuit of happiness.” Pengaruh Locke juga tercermin pada argumen Jefferson

dalam mempertahankan prinsip kebebasan agama: iman dan keyakinan yang benar diinspirasi oleh persuasi pemikiran rasional, bukan

karena paksaan dan kekuatan. Iman dan keyakinan yang tunduk akibat paksaan dan kekuatan, bukanlah iman yang otentik dan benar.

“Iman harus menjadi kebebasan nurani individu,” kata bapak Konstitusi Amerika, James Madison (1751-1836), suksesor Jefferson

sebagai presiden keempat Amerika (1809-1817).



Seperti halnya Locke yang merumuskan “toleration to be the chief

Characteristical Mark of the True Church,” Madison pun berpijak dari argumen teologis untuk membela toleransi dan kebebasan

agama. “If this freedom is abused,” katanya, “it is an offence against God, not against man” (1981: 8-9). Kebebasan yang

dilecehkan, sama dengan kejahatan terhadap Tuhan, bukan terhadap manusia. Madison pun dikenang sebagai Bapak Bangsa yang

mendesain toleransi dan kebebasan agama sebagai spirit utama Konstitusi Amerika.



Nah, masalah terbesar kita di

Indonesia adalah iman warga negara benar-benar diintervensi, diawasi, dan ditertibkan oleh kekuatan eksternal berupa “unholy

alliance” antara pemerintah sipil maupun ulama eksklusif. Keduanya bertindak sebagai “hakim kebenaran” atas iman orang lain

yang dituduh “sesat dan menyesatkan.” Iman harus diseragamkan dan disesuaikan dengan kehendak “rezim kebenaran.” Padahal, iman

dan keyakinan yang ditundukkan atas dasar ancaman dan paksaan, menurut pemikir asal Iran,

Abdul Karim Soroush, bukanlah

iman yang benar. “To be a true believer,” katanya (1996), “one must be free.” Iman harus bebas dan dibebaskan dari intervensi

siapa pun, baik pemerintah sipil maupun ulama eksklusif.



Tragisnya, masalah kita lebih kompleks lagi akibat

“persekutuan tak suci” yang sistematis dan mutualistis antara pemerintah sipil dan ulama eksklusif. Fatwa ulama eksklusif yang

intoleran terhadap kebebasan beragama, justru diadopsi tanpa reserve oleh pemerintah sipil untuk menyesatkan “yang lain.” Jika

James Madison melarang pemakaian uang negara bagian Virginia untuk aktivitas keagamaan, pemerintah kita justru



mengizinkan uang negara digunakan untuk mendanai aktivitas ulama eksklusif yang produk fatwanya justru merobek

sendi-sendi pluralisme dan toleransi antar umat beragama. Iman yang mestinya jadi piranti (umat) Islam untuk bersikap toleran

terhadap “orang lain”, justru disalahgunakan sebagai pembenaran untuk bersikap intoleran dan anti-pluralisme. Padahal,

toleransi dan pluralisme agama adalah salah satu pesan penting Alqur’an.



Saya tiba-tiba teringat kisah Prof. Islam

di Harvard University, Ali S. Asani, yang pernah menjadi asisten Prof. Annemarie Schimmel sewaktu mengajar di Harvard. Saat

berumur 9 atau 10 tahun, dia dihadapkan pada pertanyaan krusial: Mengapa Allah tidak menciptakan semua manusia sama, tetapi

justru demikian beragam? Sambil mengutip Alqur’an (49:13), ayahnya yang Muslim saleh memberi kearifan padanya: agar kita saling

mengenal satu sama lain dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan pluralisme. Beginilah mestinya sebaik-baiknya iman. Wallahu

a’lam bi al-Shawab.







** Sukidi, Mahasiswa PhD in Religion, Harvard University, Cambridge,



Amerika; dan Kader Muda Muhammadiyah.



Versi asli dapat dibaca

di:

http://islamlib.com/id/page.php?page=article&id=1059

dilihat : 453 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution