Senin, 14 Oktober 2019 03:53:18 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520138
Hits hari ini : 294
Total hits : 5020878
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Pelaku Penutupan Gereja Dapat Dijerat Hukum Pidana
SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 15 Oktober 2005 00:00:00
Pelaku Penutupan Gereja Dapat Dijerat Hukum Pidana
SURABAYA – Walaupun Seminar Wawasan Kebangsaan X (SWK X) telah berlangsung beberapa hari yang lalu (10/10) ternyata masih banyak materi yang perlu untuk disajikan di depan pembaca pustakalewi.com, salah satunya adalah aspek pidana yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku penutupan gereja maupun tindakan kekerasan terhadap ibadah dan proses peribadatan yang dilakukan oleh orang Kristen sebagaimana dipaparkan oleh Pakar Hukum Unair, Prof. Dr. Philipus Hajon, dan salah seorang anggota Komisi III DPR RI, Dr. Gayus Lumbun. SH.MH dan sedikit pengalaman dari Pdt.Dr. Andreas Yewangoe.



Dalam paparan yang disampaikannya dengan tajam, singkat dan jelas, Philipus Hajon menegaskan bahwa para pelaku penutupan gereja dapat dijerat dengan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Sebenarnya kalau pihak-pihak yang gerejanya ditutup mau menuntut mereka bisa saja melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib dengan dasar tuduhan penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP, apalagi bila penutupan itu dilakukan pada saat ibadah sedang berlangsung, itu jelas-jelas tindakan yang berlawanan dengan pasal 156 KUHP.”



Pada bagian lain, Ketua umum PGI dalam acara yang sama (SWK X) tetapi dalam session yang berbeda mengisahkan bentuk penodaan agama sebagaimana dinyatakan Philipus Hajon, “Bagaimana bisa dikatakan bangsa ini masih sebagai sebuah bangsa jika suatu pihak dengan mengatasnamakan agama tertentu mengganggu peribadatan agama lain, bahkan pernah dalam suatu ibadah, seorang pastor dipaksa turun ketika sedang memimpin ibadah dan diminta membubarkan ibadah yang sedang berlangsung dengan dalih ibadah tersebut ilegal, apa ini bukan bentuk dari pelanggaran HAM dan penodaan agama ?”



Senada dengan pernyataan Philipus Hajon, Anggota Komisi III DPR RI yang juga merupakan salah satu petinggi DPP PDI-P, Dr. Gayus Lumbun, SH,MH. menyatakan bahwa jika umat Kristen merasa dirugikan dengan pelaksanaan SKB seyogyanya mengambil upaya hukum yang diperlukan. “Ya umat Kristen jangan takut mengambil langkah hukum hanya karena merasa diri kecil dan minoritas (walaupun sebenarnya saya tidak setuju dengan dikhotomi istilah minoritas dan mayoritas), negara ini adalah negara hukum siapapun yang merasa hak-haknya dilanggar berhak memperjuangkan haknya di depan hukum,” umbuh Philipus Hajon menimpali pernyataan Gayus Lumbun. (Tim)



dilihat : 479 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution