Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pustaka1/domains/pustakalewi.net/public_html/config.php on line 10
PUSTAKALEWI NEWS
 Jum'at, 13 Desember 2019 13:30:57 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 2
Total pengunjung : 20599
Hits hari ini : 667
Total hits : 566850
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Disnaker Jateng Bakal Kawal Pelaksanaan UMP






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 30 November 2019 11:05:11
Disnaker Jateng Bakal Kawal Pelaksanaan UMP

Semarang - Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jateng akan mengawal pelaksanaan pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Miminum Kota dan Kabupaten 2020 di lapangan.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Kristiono saat diskusi Prime Topik Trijaya FM yang bertema Daya Beli dan Upah Minimum di Hotel Plaza Semarang, Jumat (29/11/2019).

Menurutnya, perusahaan harus patuh dan memberi gaji karyawan sesuai UMK masing-masing Kabupaten dan Kota yang telah ditetapkan.

Apalagi sambungnya, jika perusahaan tidak melakukan penangguhan atau bicara terkait tidak kesanggupan membayar, maka mereka harus membayar karyawannya sesuai dengan kewajiban dan ketentuan yang berlaku.

“Sanksi tegas akan diberikan bagi perusahaan yang tidak memberikan UMK untuk karyawannya,” tandas dia.

Sementara, Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid mengatakan, jika ketentuan UMK yang telah disahkan tersebut, telah melalui sejumlah pembicaraan dna merupakan produk hukum.

”Sesuai aturan kita menstabilkan kedua pihak, pengusaha dan buruh. Kami berharap agar UMK Kota dan kabupaten yang disahkan itu, bisa memenuhi KHL (ketentuan hidup layak),” ujarnya.

Berbagai anggapan muncul, ketika UMK di Jateng dianggap relatif rendah. Sehingga, dengan upah yang relatif rendah di Jateng, membuat migrasi sejumlah perusahaan ke Jateng, yakni dari Jabar.

Sesuai peraturan Pemerintah, perhitungan UMP dan UMK dihitung juga dengan melihat tingkat inflansi. Hal ini tak bisa dipisahkan, dari daya beli masyarakat. (Ning/bj)

dilihat : 26 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution