Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pustaka1/domains/pustakalewi.net/public_html/config.php on line 10
PUSTAKALEWI NEWS
 Jum'at, 13 Desember 2019 11:42:43 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 2
Total pengunjung : 20599
Hits hari ini : 545
Total hits : 566728
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -GAMKI Resmi Bentuk Kepengurusan 2019-2022






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Senin, 14 Oktober 2019 12:18:21
GAMKI Resmi Bentuk Kepengurusan 2019-2022

Jakarta - Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Willem Wandik mengatakan, saat ini bangsa Indonesia tidak boleh lagi terjebak pada romantisme politik setelah pemilihan umum (pemilu), keterpecahan dukungan partisan, dan juga ujaran kebencian. Menurut Wandik, jika hal-hal seperti itu terjadi maka integrasi sosial di masyarakat dan juga stabilitas nasional akan terganggu.

Wandik juga mengatakan, kehidupan ketatanegaraan Indonesia telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya alat legitimasi kedaulatan rakyat. Karena itu, hasil Pemilu 2019 harus dihormati oleh seluruh entitas bangsa dari Merauke hingga Sabang.

“Pesta demokrasi telah selesai. Ruang-ruang kritik dan koreksi dalam negara sah-sah saja sebagai fungsi kontrol yang harus terus dilakukan agar kepentingan rakyat dapat terus dikawal. Namun, hasil pemilu harus kita hormati bersama,” ujar Wandik di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Putra asli Papua ini mengatakan, GAMKI sebagai organisasi keagamaan dan kepemudaan mendukung pelaksanaan pelantikan dari presiden terpilih hasil Pemilu 2019. GAMKI juga akan terus memberikan masukan, koreksi, dan perbaikan demi kepentingan umat, kepentingan bangsa, dan kepentingan nasional kepada Presiden.

Terkait persoalan konflik di Papua, Wandik mengatakan, tidak boleh hanya dipandang pada satu persoalan semata, misalnya dengan menjustifikasi kerusuhan Wamena yang disebut-sebut oleh banyak kalangan dan bahkan seorang politisi Senayan dari partai tertentu sebagai peristiwa genosida.

“Banyak konflik berdarah terjadi di masyarakat Papua yang menelan korban ibu-ibu dan anak-anak. Selama ini terjadi pembiaran yang mengorbankan masyarakat sipil yang tidak berdosa, jauh sebelum peristiwa Wamena,” ucap Wandik.

Dikatakan, GAMKI sangat berduka dan berempati terhadap para korban dari kerusuhan di Wamena, korban jiwa pengungsi di Nduga, serta berbagai daerah lainnya. "Gereja harus memberikan perhatian dan negara harus melakukan pendekatan dialog yang adil-setara dan bukan dengan cara militeristik," ujarnya.

Terkait penyegelan gereja di beberapa daerah yang berlangsung selama bertahun-tahun, anggota DPR itu mengatakan, hal itu tidak dapat dibenarkan. Menurut Wandi, semua warga negara Indonesia berhak memiliki keyakinan sehingga negara harus menjamin hak warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

“Menyembah Tuhan di rumah ibadah bukan perbuatan kriminal. Itu hubungan kita kepada Sang Pencipta jagat raya ini. Rakyat Indonesia mengklaim dirinya sebagai masyarakat yang Pancasilais, yang menempatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai filosofi dasar negara pertama, yang mendahului prinsip-prinsip yang lainnya. Jadi, jangan ada lagi rasa benci dan mengganggu,” ujar Wandik.

Wandik juga menyinggung tentang kemudahan dalam penguasaan lahan yang diberikan negara kepada investor justru banyak merugikan masyarakat adat. Menurut dia, tidak jarang di sejumlah kawasan konsesi milik korporasi, secara nyata menduduki dan merampas kawasan hutan adat masyarakat dan disertai dengan intimidasi dan bahkan kekerasan.

Apalagi, kata dia, potret penguasaan lahan yang dilakukan oleh korporasi terhadap lahan hutan masyarakat adat, selalu diperkuat dengan kehadiran aparat kepolisian dan militer. “Aparat itu sudah menjadi pengayom kepentingan korporasi, bukan lagi lagi menjadi pelindung masyarakat yang rentan terhadap korban kekerasan,” sambung Wandik.

Setelah korporasi menguasai lahan, kemudian karhutla (kebakaran hutan dan lahan) menjadi salah satu isu penting lingkungan. Tidak cukup sampai pada perluasan lahan korporasi yang sudah menyerobot hutan adat dan hutan lainnya. Aksi kriminal pembakaran hutan juga tidak dapat dihindari oleh negara.

"Negara harus melihat kasus karhutla tidak hanya menyangkut persoalan polusi asap, bukan hanya juga sekedar persoalan masyarakat menderita penyakit pernapasan, bukan pula sekedar persoalan kejahatan pembakaran hutan. Karhutla juga merupakan kejahatan terhadap masyarakat adat, dan hutan adat,” tutur Wandik.

Wandik mengimbau kepada pemerintah untuk berkomitmen melindungi kawasan hutan, yang di dalamnya terdapat hutan masyarakat adat, dari perebutan penguasaan lahan yang dilakukan oleh korporasi. “Tidak jarang juga didukung oleh penguasa-penguasa lokal yang mendapatkan keuntungan dari setiap jual beli penerbitan izin pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan korporasi,” imbuhnya.

Dikatakan Wandik, pihaknya berharap kepada gereja agar selalu membantu masyarakat adat melalui peran pelayanan yang dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan negara, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga hak-hak umat yang masih hidup dari tradisi hutan adatnya, tidak menjadi korban keserakahan kepentingan investasi.

“Permasalahan bangsa yang secara kontekstual dihadapi oleh seluruh umat, Gereja, dan bahkan seluruh rakyat Indonesia juga menjadi catatan penting bagi DPP GAMKI, untuk terus kami perjuangkan,” tegas Wandik.

Menyinggung peristiwa penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto oleh oknum yang diduga terpapar radikalisme dan terorisme, Wandik mengingatkan tentang bahayanya ideologi transnasional yakni fundamentalisme agama terhadap keamanan dan persatuan Indonesia.

"Generasi muda Indonesia sangat rentan terhadap masuknya ideologi transnasional. Saat ini diduga ada banyak masyarakat kita yang sudah terpapar dengan paham-paham radikal. Oleh karena itu perlu ada deteksi dan peringatan dini dari intelijen kita agar peristiwa yang terjadi di Pandeglang tidak terulang pada waktu ke depan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Willem Wandik bersama pengurus DPP GAMKI Masa Bakti 2019-2022 dilantik di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Jumat (11/10/19). Dalam kepengurusan DPP GAMKI Masa Bakti 2019-2022 terdapat beberapa politisi dan anggota DPR RI, antara lain Willem Wandik dan Anita Jacoba Gah dari Partai Demokrat, Ratu Wulla, Hillari Lasut, dan Ina Kobak dari Partai Nasdem, Marthen Douw dari PKB, John Siffi Mirin dari PAN, politisi PDIP yang juga Bupati Halmahera Barat, Danny Missy, Nikson Silalahi dari Gerindra, serta Viany Limardy dan Alan Singkali dari PSI.

Terdapat juga Billy Mambrasar, pemuda inspiratif asal Papua yang ditunjuk Kementerian Bappenas untuk menjadi Duta SDGs (Sustainable Development Goals) Indonesia. Selain itu, fungsionaris pengurus juga terdiri atas unsur pendeta, akademisi, aktivis, pengusaha, profesional, birokrat, dan lainnya.

Pada acara pengukuhan dan serah terima kepengurusan DPP GAMKI ini turut hadir dan memberikan sambutan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Pada akhir sambutannya, Bamsoet mendapatkan tas noken khas dari Papua yang berisikan pokok-pokok pikiran Kongres GAMKI dan pidato lengkap Ketua Umum DPP GAMKI sebagai bentuk aspirasi GAMKI kepada lembaga MPR.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua MPO GAMKI Michael Wattimena, Sekretaris MPO Johan Rahantoknam, anggota DPR Komarudin Watubun, Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajriansyah, Sekjend GP Ansor Adung A Rochman, mantan Ketua Umum DPP GAMKI Alex Paath, senior-senior GAMKI, dan tamu undangan dari berbagai organisasi kepemudaan dan gereja.b1/red

dilihat : 33 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution