Senin, 14 Oktober 2019 04:13:03 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520138
Hits hari ini : 323
Total hits : 5020907
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -KPK Minta Presiden Perhatikan Rekam Jejak Calon Menteri






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Jum'at, 23 Agustus 2019 20:05:40
KPK Minta Presiden Perhatikan Rekam Jejak Calon Menteri

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan susunan kabinet merupakan hak preogratif Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Namun, KPK meminta Jokowi untuk memperhatikan dengan cermat rekam jejak calon menteri yang akan dipilihnya. KPK berharap Jokowi tidak memilih nama-nama yang diduga terlibat atau terkait dengan perkara korupsi. Dengan demikian, kabinet baru nanti diharapkan bersih dari praktik korupsi.

“Harapannya sederhana saja khusus untuk beberapa pihak yang pernah atau diduga terkait perkara yang ditangani KPK itu perlu jadi perhatian bersama, meskipun kewenangan berada pada tangan presiden,” kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/8/2019).

KPK meyakini Jokowi tidak akan menunjuk orang-orang bermasalah. Hal ini lantaran Jokowi memiliki pengalaman untuk memilih orang-orang terbaik yang akan membantunya pada periode kedua nanti. Setidaknya, Jokowi dapat menilai kinerja para menteri yang membantunya selama lima tahun terakhir.

“Kami percaya Presiden Joko Widodo kan sudah menjabat selama lima tahun ini jadi punya pengalaman cukup panjang untuk menyaring pemimpin terbaik di level kementerian, apalagi kemarin tentu sudah dilihat kinerja dari para menteri saat ini yang sudah bekerja,” kata Febri.

Febri mengatakan, sejauh ini KPK belum menerima permintaan resmi dari Jokowi untuk menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri. Ditegaskan, pemilihan menteri merupakan hak preogratif Presiden.

“Bahwa perlu mendapat informasi dari berbagai pihak dan insititusi itu jadi domain presiden yang harapannya dihasilkan menteri-menteri yang jauh lebih bisa punya orientasi melayani masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Febri enggan menanggapi informasi adanya nama menteri yang diduga bermasalah yang akan kembali ditunjuk untuk mengisi posisi di Kabinet Kerja II. KPK, tegas Febri tidak dalam posisi untuk menilai hal tersebut lantaran pemilihan menteri sepenuhnya kewenangan Jokowi sebagai Presiden. Meski demikian, KPK meyakini Jokowi memiliki catatan tersendiri terkait kinerja dan integritas menteri-menteri yang membantunya selama ini.

“Saya kira presiden jauh lebih paham terkait dengan pemilihan pejabat publik tersebut. Tanpa kita sampaikan seperti tadi pun, Presiden pasti sudah punya pertimbangan-pertimbangan terkait pelaksanaan tugas KPK. Kan sudah terpublikasi. Apalagi yang muncul di fakta persidangan, kami yakin betul presiden sudah mahfum soal itu,” katanya. (BR-1)

dilihat : 37 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution