Minggu, 18 Agustus 2019 04:15:18 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520077
Hits hari ini : 415
Total hits : 4876524
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Satgas Pangan Polda Jatim Ungkap Kasus Daging Sapi dan Kerbau di Malang






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 04 Juli 2019 15:08:27
Satgas Pangan Polda Jatim Ungkap Kasus Daging Sapi dan Kerbau di Malang

Surabaya - Tim Satgas Pangan Polda Jatim berhasil mengungkap kasus daging sapi dan kerbau di wilayah Malang. Pengungkapan itu dilakukan oleh tim dari Unit III Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim bersama dengan Dinas Peternakan Jatim di UD SMN yang berlokasi di Kec Pakisaji, Kab Malang dan menetapkan satu tersangka berinisial SWR.

"Tindak pidana pangan ini terjadi karena tersangka SWR ini melakukan usaha penyimpanan dan atau distribusi daging sapi dan daging kerbau impor serta daging sapi lokal yang tidak memenuhi sanitasi pangan," kata Wadirreskrimsus Polda Jatim, AKBP Arman Asmara Syarifuddin, Kamis (4/7).

Ia menjelaskan, daging sapi yang impor merupakan impor asal Australia dan daging kerbau asal India. Untuk barang bukti yang disita, antara lain sebanyak 5.549 kg daging sapi impor, 740 kg daging kerbau impor, 1.000 kg kikil sapi, dan 3 ekor kepala sapi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Disnak, Juliani mengatakan, jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran dengan tidak memiliki nomor kontrol veteriner (NKV). "Jadi, ini tidak memenuhi syarat. Karena unit usaha produk hewan itu, ada yang bernomor kontrol veteriner itu bisa ada dicold storage-nya, dipengolahannya. Dan kalau disini kami mengaudit di cold storage-nya," ungkapnya.

Selain itu, daging impor ini belum mendapat rekomendasi dari Dinas Peternakan, Bidang Kesehatan masyarakat veteriner. Ditegaskan Juliani, NKV harus disematkan kepada produk makanan, khususnya impor. "Intinya, untuk penjaminan keamanan pangan. Jadi dasar untuk higenisanitasi," pungkasnya.

Tersangka SWR dijerat dengan Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Untuk ancaman pidana penjara maksimal dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar.info/red

dilihat : 21 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution