Senin, 16 September 2019 01:41:54 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520099
Hits hari ini : 1157
Total hits : 4947935
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -16 Anggota DPRD dan 5 Staff Sekwan Dihadirkan di Persidangan Meikarta






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 02 April 2019 08:05:18
16 Anggota DPRD dan 5 Staff Sekwan Dihadirkan di Persidangan Meikarta

Bandung - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga staff DPRD Kabupaten Bekasi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus suap Meikarta. Mereka dihadirkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, sebagai saksi soal fasilitas ke Thailand dari Meikarta terkait Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Senin (1/4/2019).

Mereka yang hadirkan diantaranya, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar, Wakil Ketua DPRD Mustakim. Sedangkan saksi dari Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yakni. H Daris, Jejen Sayuti, Yudi Darmansyah, H Taih Minarno, Abdul Rosyid.

Kemudian, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi H. Anden, Haryanto, Edi Kurtubi, H Syaifulloh, Mamat Hidayat, Nyumarno, Suganda serta H Khairan.

Saksi lainnya, Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Bekasi, Endang Setian, Ika Kharismasari (Kasubag Persidangan Setwan DPRD Kabupaten Bekasi), Mirza Suandaru Riatno (Kasubag TU Setwan DPRD Kabupaten Bekasi), Sartika Komalasari (Kasubag Umum/Staf Bagian Keuangan Setwan DPRD Kabupaten Bekasi), Rosyid Hidayatulloh (eks staf Setwan DPRD Kabupaten Bekasi).

Sebelumnya, Jaksa KPK, I Wayan Riana menjelaskan, kehadiran para saksi untuk diklarifikasi soal dugaan aliran uang proyek perizinan Meikarta yang digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri.

KPK pernah menyampaikan adanya pengembalian uang dari para Anggota Dewan yang totalnya mencapai Rp180 juta. KPK menduga sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu menerima fasilitas wisata bersama keluarganya ke Thailand. Fasilitas itu diduga KPK terkait pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di DPRD yang masih terkait kepentingan Meikarta. (Mul/BJ)

dilihat : 452 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution