Senin, 18 November 2019 05:42:11 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520218
Hits hari ini : 509
Total hits : 5088688
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Cegah Korupsi, KPK Dalami Keuangan Parpol






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 09 Maret 2019 14:08:15
Cegah Korupsi, KPK Dalami Keuangan Parpol

Jakarta - KPK mendalami keuangan dan kebutuhan pendanaan partai politik. Untuk itu, Satgas Politik di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Diyanmas) KPK bakal mengundang para bendahara partai politik pada 12 Maret hingga 14 Maret 2019 mendatang.

“Untuk berdiskusi lebih dalam terkait dengan pemetaan kebutuhan pendanaan politik masing-masing parpol,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah, Jumat (8/3/2019).

Dalam pertemuan tersebut, tim KPK akan melakukan wawancara mendalam atau in-depth interviewterhadap para bendahara parpol. Dengan wawancara ini, KPK berharap mendapat gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan pendanaan dan pengelolaan keuangan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel.

“Wawancara dengan metode in-depth interview ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kebutuhan pendanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel oleh partai politik,” kata Febri dikutip dari beritasatu.com.

Dari kegiatan ini, KPK berharap Parpol secara partisipatif menyampaikan kondisi riil dan kondisi yang ideal dalam pendanaan parpol. Febri menyatakan, KPK akan memfasilitasi upaya pembangunan demokrasi yang berintegritas dengan berbagai pendekatan, salah satunya pendanaan parpol.

Selain itu, KPK juga berharap partai politik membangun komitmen bersama untuk mencegah korupsi melalui pelaksanaan lima pilar Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), yakni keuangan parpol, kode etik, demokrasi internal paprol, kaderisasi, dan rekrutmen. Tak hanya itu, dengan kegiatan ini, diharapkan adanya pembaharuan data kebutuhan pendanaan parpol dengan menggunakan data yang lebih realistis di tahun 2019 ini.

“Lebih dari itu, KPK juga berharap selain tentang peningkatan pendanaan parpol, aspek akuntabilitas dan keterbukaan juga menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh Parpol. Karena bagaimanapun juga, uang yang digunakan untuk bantuan pendanaan partai politik tersebut adalah uang rakyat yang dialokasikan dari APBN yang ada. Sehingga pengaturan yang lebih rinci tentang konsep pengelolaan keuangan negara, hingga implamentasi akuntabilitasnya sangat dibutuhkan,” kata Febri

Wawancara mendalam terhadap bendahara partai politik mengenai keuangan partai ini merupakan kelanjutan dari Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan KPK bersama seluruh Sekjen atau perwakilan partai politik di Gedung ACLC KPK, Jakarta pada Selasa (5/3/2019) lalu.

Dalam FGD itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan, KPK tidak cukup hanya melakukan penindakan. KPK memahami persoalan korupsi politik harus diselesaikan hingga ke akarnya, salah satunya biaya politik yang mahal.

“Kita menghadapi kenyataan betapa mahalnya mahar untuk menjadi kepala daerah atau anggota DPR,” kata Alex sapaan Alexander Marwata.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang akan bermanfaat untuk merumuskan skema dan besaran bantuan keuangan negara kepada partai politik. KPK bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan merumuskan skema tersebut.

Untuk itu, dalam pertemuan ini, perwakilan partai politik yang hadir diminta membawa berbagai data mengenai kebutuhan rill operasional masing-masing partai politik. Data-data ini akan menjadi salah satu dasar perhitungan skema bantuan keuangan negara kepada partai politik yang ideal yang akan disesuaikan dengan kemampuan negara.

Alex berharap, setiap perwakilan yang hadir bisa menyampaikan secara terbuka kebutuhan rill yang dibutuhkan untuk mendanai operasional partai politiknya.

“Hal ini menjadi penting agar kami bisa menghitung ulang berapa seharusnya negara berkontribusi untuk partai politik,” papar Alex. (Red)

dilihat : 456 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution