Jum'at, 24 Mei 2019 14:02:15 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 489
Total pengunjung : 507106
Hits hari ini : 1975
Total hits : 4641540
Pengunjung Online : 11
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Jawa Tengah Masuk Lima Besar Laporan Masyarakat Terhadap Hakim






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 02 Januari 2019 23:02:46
Jawa Tengah Masuk Lima Besar Laporan Masyarakat Terhadap Hakim

Semarang - Selama 2018, Komisi Yudisial (KY) telah menerima laporan masyarakat hingga 1.719 terhadap hakim. Laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat dan penghubung KY, yaitu 1.106 laporan. Sementara yang datang langsung ke KY ada 329, pelaporan online 188, dan informasi sebanyak 96 laporan.

Penghubung KY Jateng, Muhammad Farhan menyampaikan, berdasarkan jenis perkara, laporan yang masuk terkait kasus perdata ada 782 laporan, perkara pidana 506, tata usaha negara sebanyak 120, agama 83 laporan, dan tindak pidana korupsi 76 laporan.

“Berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkatan pengadilan yang dilaporkan, laporan atas peradilan umum paling banyak yakni 1.245 laporan. Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara ada 114 laporan, Mahkamah Agung 107 laporan, Peradilan Agama 97 laporan, dan Tipikor 51 laporan,” jelas Farhan di Semarang, Rabu (2/1/2018).

Dikatakannya, 10 Provinsi terbanyak yang menyampaikan laporan ke KY antara lain DKI Jakarta 311 laporan, Jawa Timur 212, Sumatera Utara 162, Jawa Barat 159, Jawa Tengah 120, Sumatera Selatan 76, Sulawesi Selatan 72, Riau 65, Sulawesi Utara 46, dan Banten 46 laporan.

Menurutnya, tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno karena laporan yang masuk harus melalui verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi agar dapat diregistrasi.

“Tahun ini ada 412 laporan masyarakat yang dapat dinyatakan memenuhi persyaratan, dimana laporan tersebut dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim (KEPPH),” kata Farhan.

KY juga merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 63 hakim terlapor dengan rincian 40 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan, 11 hakim terlapor direkomendasikan dijatuhi sanksi sedang, dan 12 hakim terlapor dijatuhi sanksi berat.

Untuk sanksi ringan, lanjut dia, KY memberikan teguran ringan terhadap 9 orang hakim, teguran tertulis terhadap 18 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 13 hakim. Sementara untuk sanksi sedang, KY memberikan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun terhadap 1 orang hakim, nonpalu paling lama 6 bulan terhadap 7 orang, dan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun terhadap 3 orang.

Untuk sanksi berat, KY memberikan sanksi nonpalu selama 7 bulan terhadap 1 orang hakim, nonpalu selama 2 tahun terhadap 2 orang hakim, penurunan kenaikan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun terhadap 3 orang hakim, dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat terhadap 6 orang hakim.

Sementara itu Hakim yang paling banyak dijatuhi sanksi berasal dari Pengadilan Tinggi Jayapura ada 6 orang, kemudian PN Ponorogo, PN Balikpapan, PN Rantau Prapat, PN Tais, PN Malang, PN Muara Bungo, PN Mempawah, PN Lubuk Pakam, dan PA Surakarta masing-masing 3 orang hakim.

“KY juga memberikan sanksi kepada dua hakim di Mahkamah Agung. Dan Hakim PN Makassar satu orang,” tandasnya. (Ning/BJ)

dilihat : 429 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution