Kamis, 18 Oktober 2018 05:46:56 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 251
Total pengunjung : 430277
Hits hari ini : 2234
Total hits : 3970171
Pengunjung Online : 5
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Awasi Uang Rakyat, Caleg Harus Taat Pajak






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 13 September 2018 22:15:46
Awasi Uang Rakyat, Caleg Harus Taat Pajak

Jakarta - Calon anggota legislatif (caleg) diimbau untuk taat pajak. Pasalnya dengan begitu akan timbul semangat untuk memaksimalkan pengawasan uang rakyat supaya tidak disalahgunakan. Sebab mereka merasa membayar pajak.

“Caleg itu kan harusnya jadi panutan. Termasuk ketaatan pajak. Saat ini 85 persen penerimaan negara berasal dari pajak. Pemenfaatan untuk apa, caleg harus paham itu,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga, saat diskusi dengam tema “Caleg Hebat Taat Pajak”, di Jakarta, Kamis (13/9).

Lebih lanjut ia mengatakan, banyak juga anggota DPRD tidak bisa membedakan pajak daerah dan pajak pusat. Kewajiban caleg harusnya sudah paham untuk bayar pajak dan juga lapor SPT.

“Peraturan KPU tidak mensyaratkan melampirkan SPT pada PKPU untuk pilpres dan pilkada sebelumnya, Kalau dulu harus menyerahkan foto copy lima tahun terakhir SPT dan keterapan tidak punya utang pajak. Ini yang tidak ada dalam PKPU, supaya melampirkan itu,” jelas Hestu.

Ia menambahkan, dengan membayar pajak, caleg akan mengerti uang APBN adalah uang rakyat. Sehingga harusnya amanah, tidak ada upaya mencederai amanah. “Apalagi sampai mengambil untung dari uang rakyat. Kami siap kalau KPU dan Parpol meminta untuk mensosialisasikan soal pajak,” pungkasnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil kajian Institute for Tax Reform and Public Policy (Instep) pendaftar calon legislatif mencapai 7.721 orang. Menurut Direktur Eksekutif Instep Hendi Subandi, kalau dikaji lebih dalam, mungkin banyak juga yang belum bayar pajak.

Menurutnya, segala arah kebijakan seharusnya menjadikan pajak sebagai lokomotif pembangunan. Terlebih lagi target penerimaan pajak beberapa tahun terakhir belum tercapai. “Jadi caleg juga harus jadi panutan rakyat terkait kepatuhan pajak,” ujarnya.

Menurut Hendi dari etika politik, tidak layak seseorang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, namun memiliki utang pajak. Ataupun kepatuhan pajaknya rendah. “Baiknya tax clearance menjadi syarat formal ketika akan mendaftarkan diri sebagai caleg di awal. Bukan pada saat pendaftaran ulang ketika menang,” pungkasnya.btn/red

dilihat : 23 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution