Senin, 16 September 2019 01:36:40 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520099
Hits hari ini : 1075
Total hits : 4947853
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Surat Ijo: Surat yang Menyayat Keadilan Umat






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Jum'at, 27 Juli 2018 07:05:45
Surat Ijo: Surat yang Menyayat Keadilan Umat

Surabaya,pustakalewi.com - Dewasa ini kerap terdengar polemik surat ijo dalam konteks pertanahan di Kota Surabaya. Fenomena ini telah lama menjadi sebuah problematika sosial yang tak kunjung henti. Tepatnya tahun 1965 surat ijo muncul di permukaan sebagai pendudukan. warga atas petunjuk walikota saat itu dan dilanjutkan setelah masa g 30 s pki sebagai sunber oendapatan pemerintah kotamadya saat itu. saat ini
lahan yang banyak menarik perhatian kalangan yang terdampak dari sistem surat ijo turut tergerak dalam penyelesaian perkara ini hingga akhir thn 2017 agar ada kejelasan mengenai status Hingga 2018 . hingga warga menyuarakan aspirasi mereka dalam suatu aksi dengan harapan keadilan yang pasti.

Konsepsi surat ijo kiranya akan lebih pantas jika dikupas dari segi dasar desfinisi yuridis. Namun, sepanjang produk hukum yang ada di kota surabaya tidak ada satupun definisi yang mampu menggambarkan surat ijo secara eksplisit. Surat ijo hanya dimaknai sebagai surat yang diberi map warna hijau. Lalu bagaimanakah surat tersebut mampu menjadi masalah yang kian hari kian menjadi?

Surat ijo merupakan surat izin pemakaian tanah (IPT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian tanah. Surat tersebut berisi tentang izin yang diberikan walikota atau pejabat yang berwewenang untuk memakai tanah bagi masyarakat kota. Namun terdapat masalah yang menjadi sorotan kita hingga kini.

Sebagian warga pemegang surat ijo merupakan warga yang telah menempati tanah yang berasal dari berbagai status sejarah tanah pada masa lampau. Sebagaian dari tanah tersebut telah memperoleh sertifikasi eigendom verpounding, sebagian merupakan tanah hak pakai yang berawal dari Hak Gebruik dan Vruchtgebrik, dan sebagian merupakan tanah eks pemerintah Hindia-Belanda. Warga yang telah menghuni tanah tersebut mayoritas telah merawat dan mengembangkan tanah dan bangunan dengan biaya mereka sendiri. Terlebih, semua ini mereka lakukan dengan usaha mereka secara turun-temurun. Mereka menjaga properti mereka tanpa campur tangan pihak pemkot.

Sebenarnya mereka mempunyai kesempatan untuk mendaftarkan tanah dengan konversi hak atas tanah hukum barat dengan Undang-undang Pokok Agraria. Namun, karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penghuni saat itu, tidak banyak dari mereka yang melakukannya. Sehingga hanya sedikit dari mereka yang mengantongi bukti kepemilikan atas tanah mereka sendiri.

Saat itu juga, pemerintah kota surabaya sedang berupaya menginventarisir aset dengan pertimbangan jika tidak ada status kepemilikan tanah yang jelas maka tanah tersebut dikuasai oleh pemkot. inibyangbmenimbulak masalah karenanpenguasaan pemkot tidak ada dasarnya dan secara fisik telah dikuasai masyarakat secara turun menurun . pemkot sendiri tidak mendaftarkan hingga tahun 1997 Terbit HPL atas nama Pemkot Surabaya. akan tetapi sesuai dengan ketentuan penerbitan HPL tersebut ternyata Pemkot surabaya tidak memenuhi persyaratan terbitnya HPL. dimana dalamnsalahbsatu point nya penerima HPL harus menyelesaikan denganpenghuni atau penggarap sebelum HPL ini diberikan, dengan demikian HPL tersebut cacat
saat ini tercatat sekitar 46.881 persil yang ditempati warga dikenakan status IPT oleh pemkot surabaya sedangkan Pemkot Surabaya belum bisa membuktikan secara jelas bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Alhasil, banyak kalangan menilai pemkot dinilai melakukan claim sepihak atas tanah tersebut. masak pemkot bertindak melebihi penjajah.. mengklaim tanpa ganti rugi

Dihapusya asas domein dalam konteks UUPA (Nomor 5 Tahun 1960) yang menekankan bahwa tanah yang tidak bisa dibuktikan hak oleh orang lain akan menjadi milik negara, membuat apa yang dilakukan pemerintah kota tentang claim kepemilikan tanah tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut jelas termaktub dalam penjelasan undang-undang yang bersangkutan. Dasar tersebut membuat banyak pihak menilai Pemerintah Kota Surabaya telah mengabaikan ketentuan hukum dalam membuat suatu kebijakan. Disisi lain, akan sangat lemah bagi pemkot dalam mempertahankan asetnya dikarenakan pemkot tidak memiliki alas hak yang jelas dalam membuktikan kepemilikan asetnya.

Permasalahan ini menjadi lebih keruh ketika diketahui bahwa para pemegang IPT atau surat ijo diharuskan membayar retribusi sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian tanah. Hal ini akan membebani warga terutama masyarkat kurang mampu karena selain harus membayar PBB, warga juga harus membayar retribusi yang telah ditetapkan. Tak sampai disini, sistem pelepasan tanah yang katanya memihak pada warga juga tidak memberikan resolusi praktis. Warga yang hendak mengantongi sertifikasi hak milik atas tanah yang dihuninya diwajibkan membayar kompensasi yang ditakasir dengan indikator yang tak tanggug-tanggung yakni NJOP dan harga pasar setempat. Hal ini dikarenakan pelepasan asset pemkot juga secara otomatis melepas pendapatan daerah. Sehingga pembayaran kompensasi tersebut dimaksudkan untuk mensiasati kerugian karena hilangnya asset daerah serta meminimalisir kecemburuan sosial. Padahal, warga pemegang surat ijo sebagian telah menguasai tanah mereka secara turun temurun dengan biaya pemeliharaan yang mereka usahakan sendiri. Jika memang pemerintah ingin memberikan kemudahan bagi warganya, mengapa warga masih diharuskan membayar sejumlah kompensasi yang tak rasional dalam mendapatkan kemerdekaan hunian. Jika memang pemerintah ingin menerapakan solusi yang berkeadilan, mengapa tidak ada indikator harga tanah yang ditimbang dari aspek sejarah kepemilikan tanah, biaya yang timbul akibat perawatan hingga kondisi perekonomian warga?

Berbicara mengenai keadilan maka juga berbicara tentang hak. Taksiran nilai tanah hanya berdasar aprraisal komersil terasa hanya pemkotlah yang haknya didengar. Sudah seharusnya pasal 10 Perda Kota Surabaya nomor 16 tahun 2014 mencantumkan nilai-nilai yang telah diinvestasikan oleh warga terhadap tanah, karena itu merupakan hak warga dan ini sesuai dengan keharusan Pemegang HPL menyelesaikan dengan penghunibataubpenggarap atau di keluarkan dari peta HPL Maka dari itu, hak daripada kedua belah pihak perlu ditimbang dalam merumuskan kebijkakan yang berkeadilan.

Pembebanan retribusi terhadap warga pemegang surat ijo tidak akan menjadi opsi terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan, dikarenakan warga diharuskan membayar retribusi yang membebani tanpa pemkot melakukan investasi sama sekali pada layak tersebut atau dipaksa membayar ganti rugi jika ingin memiliki. Hal ini justru hanya menguras ekonomi warga demi pendapatan pemerintah. Padalah dalam fitrah hukum agraria, pemkot mempunyai wewenang dalam membebankan hak atas tanah diatas hak pengelolaan yang dikantongi oleh pemkot. Hak atas tanah seperti Hak Guna Bangunan (HGB) akan lebih menguntungkan warga. Selain mempunyai status yang jelas, pemegang HGB terbuka kemungkinannya untuk memperoleh kredit yang diperlukan. Tanah yang dipunyainya dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang nomor 4 tahun 1996. Namun yang menjadi catatan adalah sebelum tanah tersebut dibebankan hak atas tanah, wajib dibuktikan sertifikasi hak pengelolaan terlebih dahulu. Dalam kasus ini pemkot harus membuktikan alas hak yang jelas jika ingin menyerahkan bagian-bagian tanah kepada pihak ketiga.

Konsep IPT (surat Ijo) dengan sistem retribusi tersebut dapat katakan sebagai konsep sewa-menyewa yang bertentangan dengan peraturan. Secara holistik sistem hukum agararia kita tidak membenarkan adanya praktek persewaan diatas tanah Negara, dikarenakan Negara bukan pemilik tanah melainkan hanya hak menguasai terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 44 dan 45 UUPA. Sekarang pertanyaannya apakah sistem IPT (surat ijo) mempunyai unsur yang sama dengan sewa menyewa?

Retribusi yang dibebankan oleh pemkot terhadap pemegang IPT (surat ijo) dipayungi oleh ketentuan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam ketentuan tersebut pemkot mempunyai kewenangan untuk memungut pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang salah satu jenis jasanya adalah pemakaian kekayaan daerah berupa tanah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pungutan daerah tersebut wajib dibayarkan oleh warga dalam periode tertentu. Disisi lain, ketentuan pasal 1548 KUHPerdata mamaknai sewa-menyewa sebagai persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Jenis daripada barang yang dimaksud juga mencakup barang tidak bergerak, salah satunya adalah tanah. Jika definisi yuridis diatas dibenturkan, maka jelas memuat kesamaan unsur-unsur antara sistem sewa dengan IPT. Kedua-duanya dimaknai sebagai persetujuan kedua belah pihak (yakni pemkot dengan warga), memakai barang pihak lain (tanah pemkot) dengan tujuan memanfaatkannya, dan terdapat kewajiban membayar selama periode tertentu bagi penikmat barang (warga kepada pemkot). Apabila benang merah ditarik diatas ciri-ciri yuridis tersebut, maka pada prinsipnya IPT dengan sistem retribusi merupakan konsep sewa-menyewa. Agar samar tidak terlihat melanggar, praktik ini dikemas nama cantik “retribusi pemakaian kekayaan daerah” sebagai legitimasi sewa tanah yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Apabila pemkot telah mengantongi bukti kepemilikan asset yang dijadikan obek IPT (Surat Ijo) sebagai tanah pemkot, maka bukan hak sewalah yang dapat dibebankan melainkan adalah hak atas tanah selain hak sewa. Jika pemkot ingin memberikan tanah tersebut kepada pihak lain dengan suatu hak atas tanah maka pemkot hanya mengantongi hak pengelolaan sebagai konversi hak menguasai, sedangkan jika pemkot hanya menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya sendiri tanpa ada rencana diberikan kepada pihak lain maka pemkot hanya mengantongi hak pakai. Sehingga tidak ada konsepsi hak milik oleh pemerintah melainkan hak penguasaan sebagaimana frasa “dikuasai” pada pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945. Pada kasus ini pemkot telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dikarenakan hak penguasaan (hak pengelolaan dan hak pakai) bukanlah hak milik yang menjadi alasan pembenaran praktek persewaan. Terlebih, apabila memang nyatanya pemkot tidak bisa membuktikan alas hak yang jelas, maka praktek persewaan atau retribusipun tidak turut dibenarkan oleh undang-undang.

Kekayaan daerah yang masuk dalam wilayah retribusi seharusnya terdaftar dalam inventaris barang milik daerah, karena perolehan barang tersebut membebani APBD. Perolahan barang milik daerah dalam konteks ini adalah tanah yang dijadikan objek IPT harus dibuktikan track record pengeluaran APBN atau sumber lain yang sah berdasar pasal 1 angka 16 Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dalam kasus ini, apabila 46.881 persil tanah dibebankan IPT diatasnya, maka pemkot juga harus mampu membuktikan secara jelas perolehan tanah seluas itu. Pembuktian ini diharuskan agar tercipta kepastian hukum yang mampu menajawab permasalahan. Namun jika nyatanya pemkot tidak mampu membuktikan, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik atau negara. Pemkot tidak bisa seenaknya menjadikan tanah yang tidak jelas status kepemilikannya sebagai invetaris barang milik pemkot lalu dibebankan retribusi jika warga memakainya. Hal ini dikarenakan sebagian dari tanah tersebut nyatanya banyak yang telah menguasainya secara fisik hingga turun termurun. Penguasaan fisik bidang tanah yang bersang-kutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh seseorang dapat dijadikan pembuktian hak lama atas tanah berkaitan dengan pendaftaran hak (paragraph 2 pasal 24 ayat 2 PP no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah). Sehingga logikanya bagaimana bisa pemkot mengatakan tanah miliknya sedangkan objeknya berada dalam penguasaan warganya lebih dari 20 tahun berturut-turut? Rasa ketidakadilan ini rupanya akan bermuara pada suatu frasa yang berbunyi “demi kekayaan dan pendapatan daerah”.

Perda yang dikantogi oleh pemkot Surabaya dalam mengeksekusi setiap programnya hendaknya juga memuat idealisme produk hukum yang dicita-citakan. Muatan unsur filosofis, yuridis dan sosiologis harus senantiasas melekat disetiap peraturan yang dilahirkan. Akan sangat mengecewakan apabila perda yang dibuat tidak mampu melihat kondisi sosial kemasyarakatan secara nyata, atau dengan kata lain tidak mengandung unsur sosiologis. Pada gilirannya, suatu sistem yang lahir dari dasar hukum yang cacat tersebut akan melahirkan hasil yang cacat pula dalam menjawab problematika sosial. Inilah asas masalah yang harus kita kaji secara mendalam bukan hanya konteks problematika daerah tapi juga seluruh nusantara.

Kita mungkin baru menyadari bahwa pemerintah terkadang khilaf dalam memaknai arti negara demokrasi. Dalam konsep negara demokrasi, negara dikelola dengan asas kerakyatan. Artinya segala pengelolaan negara adalah rakyat yang melakukannya (state governed by the people). Dengan begini konsep negara demokrasi seperti indonesia pada prosesnya harus mengukur tentang tingkat keadilan yang diarasakan oleh rakyat bangsa, bukan pemimpin negara. Bukankah negara dibentuk atas motivasi kemanusiaan dan keadilan, sehingga tujuan dan dasarnya juga terkait kemanusiaan dan keadilan. Jika memang inilah tujuan kita bersama, pemerintah sebagai perwakilan rakyat seharusnya bertindak atas kehendak dan aspirasi rakyat. Dalam konteks ini jika sistem surat ijo dirasa sudah tidak memberikan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi warga kota, mengapa tidak segera dirumuskan formulasi kebijakan yang mensejahterakan? Saya rasa sistem ini akan membebani warga jika tetap dipertahankan bak sistem lanrent era kolonial. Sistem retribusi hingga kompensasi perlu di hapus atau setidaknya di sesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada. Dengan begini, keadilan proporsionalitas akan tercapai dalam mewujudkan dunia pertanahan yang berkeadilan dan kerkepastian hukum di Kota Surabaya.

Oleh Willy Innocenti
(Aktivis Departemen Advokasi
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
Dewan Pimpinan Cabang Surabaya /
DPC PERMAHI SURABAYA)

dilihat : 461 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution